Jakarta. Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menjadi peserta FGD berjudul “Pemberitaan Keberagaman Budaya dan Iklan Pada Media Konvergen Dari Perspektif Teori Normatif”. FGD diselenggarakan di Hotel Morrissey, Jakarta pada Selasa (25/8).   Hadir dalam FGD yang diselenggarakan oleh Tim Dosen Penelitiaan Hibah Ristek Dikti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara adalah

Jakarta. Jabatan Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengikuti pelatihan jurnalistik dengan narasumber dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, secara virtual melalui aplikasi video conference, Rabu (12/8).    Pelatihan jurnalistik yang merupakan kerja sama antara Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung dan IJTI itu mengangkat tema "Berhubungan Secara Profesional

9 Agustus 1998 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dideklarasikan dalam Kongres Ke-1di Jakarta. Gerakan reformasi telah melahirkan semangat kebersamaan memperjuangan kebebasan pers di tanah air.   Kini IJTI telah memasuki usia Ke-22 tahun. Komitmen IJTI tak akan lelah menjaga profesionalisme jurnalis TV serta terus menyebarkan jurnalisme positif ke berbagai penjuru dunia.    

Di tengah pandemi, keselamatan para jurnalis yang bertugas di garis depan demi memenuhi hak publik untuk mengetahui, harus menjadi perhatian semua pihak. Perusahaan media wajib mengutamakan keselamatan para jurnalis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan data yang dikumpulkan IJTI, saat ini sudah terdapat sedikitnya 96 jurnalis dan pekerja media

Di era kebiasaan baru di tengah pandemi, saat ini penyebaran virus Covid-19 justru kian bertambah. Setiap hari terjadi penambahan orang yang terinfeksi dengan jumlah yang cukup signifikan. Virus covid-19 menyebar ke berbagai lokasi baik di Ibu Kota maupun di berbagai daerah. Tak terkecuali menginfeksi para jurnalis dan pekerja media.   Catatan IJTI,

JAKARTA. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyambut baik langkah pemerintah mencabut sejumlah pasal yang mengantur tentang pers di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).   Adapun pasal tentang pers yang dicabut dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yakni Pasal 18 ayat 3 dan 4 RUU yang berbunyi sebagai berikut :   Ayat