Jakarta. Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menyerahkan bantuan bagi jurnalis televisi yang terdampak Covid-19 melalui Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), di Sekretariat IJTI Pusat, Gd Dewan Pers, Jakarta, Senin (18/5/2020).   Penyerahan bantuan untuk jurnalis televisi terdampak Covid-19, disampaikan Wakil Ketua Umum ISKI Ade Kadarisman, dan diterima Rachmat Hidayat, mewakili IJTI.

Jakarta. Semua pihak berupaya mencegah laju penyebaran Covid-19 melalui berbagai langkah seperti physical distancing, melarang kerumunan, serta menghentikan  berbagai aktivitas di luar rumah dan menggantinya dengan work from home atau bekerja dari rumah. Namun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) justru menggelar konferensi pers tentang penyerahan bantuan dari Tiongkok

Penyebaran Covid-19 di tanah air terus bertambah. Hingga saat ini berdasarkan data per Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB tercatat jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 309 kasus. Dari kasus tersebut 25 pasien dinyatakan meninggal dunia. Terus bertambahnya jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 perlu mendapat perhatian serius dari semua

Pemberitaan dan peliputan penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah di tanah air harus dilakukan melalui protokol keselamatan yang ketat bagi para jurnalis baik yang di lapangan maupun di news room. Perusahaan media dan seluruh jajaran redaksi wajib menjamin keselamatan para jurnalisnya di lapangan. Perusahaan media wajib membekali pengetahuan yang memadahi tentang

Virus Corona Covid-19 masuk Indonesia, tetap utamakan keselamatan jurnalis peliput dua Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia yang positif terjangkit Corona (Covid-19) seperti diumumkan Presiden RI Joko Widodo.   Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, menyebutkan, pers nasional memiliki peran sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Pers juga berkewajiban untuk memberikan

Jakarta. Revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers melalui program Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai sorotan dari para insan pers.   Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Imam Wahyudi menilai revisi beberapa pasal dalam UU Pers terutama yang menyangkut sanksi perusahaan pers bisa diatur melalui Peraturan Pemerintah