Info Aktual

Uploaded:


IJTI Gelar Diskusi RUU Penyiaran



(Jakarta) Bertempat di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, IJTI Pusat menggelar diskusi terfokus draft RUU Penyiaran dengan mengundang sejumlah narasumber. Diskusi digelar dalam rangkaian ulang tahun IJTI ke 19. Hadir sebagai pembicara Sujarwanto Rahmat (KPI), Leo Batubara (Dewan Pers) dan Yadi Hendriana (Ketua Umum IJTI). Saor Simanjuntak (Trans7) bertindak sebagai moderator.

 

Sejumlah konsep krusial dalam RUU Penyiaran yang sudah berada di tangan Badan Legislatif DPR ini pun terungkap. Diantaranya mengenai desain badan pengatur penyiaran, digitalisasi, kewenangan KPI dan konten jurnalistik. Hal lain yang juga banyak disinggung adalah pembentukan Badan Migrasi Digital.

 

Dalam rancangan, selain peran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta KPI, DPR juga disebutkan memiliki hak pelaporan atas pemberian Ijin Prinsip Penyiaran. Hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. " Ini namanya DPR masuk dalam urusan teknis penyiaran," kata Leo Batubara.

 

Dalam pemilihan sistem digital, disarankan agar sistem gabungan (hybrid) menjadi pilihan. Dimana semua pelaku penyiaran bisa mendapat kanal secara proporsional. Bukan singlemux dengan TVRI sebagai satu-satunya pengelola. Atau Multi Operator yang tidak efisien. " Sistem ini paling menguntungkan karena menjadi jalan tengah terbaik," kata Rahmat yang juga Wakil Ketua KPI.

 

Sementara itu Yadi Hendriana menyoroti pengaturan peliputan berita. " Aturan liputan lembaga penyiaran asing dengan peraturan pemerintah terlalu berlebihan. Serahkan saja pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik", jelasnya. Rencananya diskusi Rancangan UU Penyiaran ini masih akan berlanjut besok (10/8) dengan menghadirkan para pelaku industri penyiaran. (Ark)