Info Aktual

Uploaded:


Menggugat Pasal Hitung Cepat di UU Pemilu



(Jakarta) Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana mempertanyakan urgensi waktu tayang hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 yang diharuskan dua jam setelah pemungutan suara di waktu Indonesia barat berakhir. Aturan itu dianggap tak logis dan merugikan televisi.

 

Yadi mengatakan, ketika pemungutan suara di wilayah-wilayah yang masuk waktu Indonesia timur (WIT) berakhir pada pukul 13.00, saat itu diprediksi telah muncul angka awal perolehan suara. Justru di waktu itulah televisi dapat mengontrolnya melalui penayangan hitung cepat. Jika kemudian dilarang, Yadi justru mempertanyakan dampak atas aturan tersebut.

 

"Kalau kita tayangkan tetap jam 1 (siang), dampaknya apa? Apakah itu mempengaruhi pemilih, enggak dong. Pemilihan sudah selesai. Apa yang kita takutkan?," kata Yadi dalam diskusi bertajuk 'Menggugat Pasal Quick Count UU Pemilu' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

 

Yadi mengingatkan, banyak hal dipertaruhkan jika aturan waktu tayang itu tetap diberlakukan. Salah satunya pergerakan suara yang tidak terekam kontinu oleh media massa.

 

"Kalau kita naik pukul 15.00 WIB angkanya tiba-tiba sudah 70 persen, pertanggungjawaban apa yang kita lakukan ke publik?," ujar Pemimpin Redaksi iNews ini.

 

Seperti diketahui, ketentuan mengenai waktu tayang quick count Pemilu 2019 menuai polemik. Sejumlah kalangan mempertanyakan aturan dalam Pasal 449 ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut karena dianggap menghambat hak publik untuk mengetahui hasil pemilu. Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi) telah mengajukan permohonan uji materi mengenai hal ini di Mahkamah Konstitusi.

 

Pasal 449 ayat 5 UU Pemilu menyebutkan, "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat".

 

Yadi juga mempertanyakan penerapan Pasal 449 yang tidak berlaku kepada stasiun televisi luar negeri. Mereka dengan sangat mudah bisa menayangkan hitung cepat versinya.

 

"Jam 13.00 WIB seluruh televisi nasional di Indonesia tidak melakukan siaran quick count karena dilarang, masih 0 angkanya, misalkan. Tapi televisi-televisi luar negeri yang tidak terkena oleh undang-undang, mau Al-Jazeera lah, BBC lah nyiarin. Ini bagaimana?," katanya.

 

Pakar pertelevisian Indonesia Ishadi Soetopo Kartosapoetro mengingatkan, tayangan quick count pemilu di televisi merupakan salah satu cara untuk menangkal hoaks yang dimungkinkan bakal bertebaran di media sosial terkait proses penghitungan pemilu.

 

Menurut Ishadi, pada dasarnya media televisi memiliki tiga prinsip yang wajib dijalankan. Pertama, kecepatan. Apabila hitung cepat dilakukan dua jam setelah pemungutan suara berdasarkan waktu Indonesia Bagian Barat, maka televisi akan mengalami banyak gangguan untuk menjalankan prinsip ini.

 

"Bayangkan 2 jam kita (televisi) harus menunggu, sementara media sosial sudah keluar. Unsur kecepatan pun menjadi terganggu," kata Ishadi.

 

Dia menjelaskan, prinsip kedua dan ketiga yang harus dijalankan yaitu berkualitas dan terpercaya. Menurutnya, prinsip ini menjadi sebuah jaminan apabila quick count dilakukan langsung usai pemungutan suara tanpa harus menunggu dua jam setelahnya seperti diatur dalam Pasal 449 ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 

"Sehingga ini menjadi jaminan untuk menangkal hoaks, menangkal kecepatan yang tidak terkontrol, menyangkal hal-hal yang tidak jelas lainnya. Jadi sebetulnya kita ingin ini," kata dia.

 

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menjelaskan, Pasal 449 ayat 5 UU Pemilu yang mengatur dimulainya waktu tayang hitung cepat lahir karena DPR dan pemerintah ingin Pemilu 2019 tetap mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

 

Kaitannya dengan azas tersebut, kata dia, lebih baik quick count dilakukan dua jam setelah pencoblosan di wilayah waktu Indonesia Barat (WIB). Artinya, hitung cepat baru bisa dimulai pukul 15.00 WIB.

 

"Kalau langsung diumumkan, itu kan dianggap dapat mempengaruhi proses, dapat memberikan pengaruh pada pemilih. (Ketentuan) itu supaya juga tidak mem-framing, membentuk satu hasil, sementara KPU belum selesai (menghitung)," kata Riza disela-sela diskusi.

 

Riza menjelaskan, pemerintah dan DPR sepakat ketika muncul usulan tentang aturan waktu dimulainya tayang itu. Tidak ada maksud lain kecuali hanya mengedepankan asas tersebut.

 

"Apalagi sesungguhnya sesuai dengan undang-undang pemilu yang dianggap sah, akurat, benar, legitimate, dan lain-lain itu hasil perhitungan dan rekapitulasi yang diselenggarakan KPU," ujarnya.

 

Diskusi bertajuk 'Menggugat Pasal Quick Count UU Pemilu' yang digelar IJTI di Gedung Dewan Pers, menghadirkan pembicara, Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Bawaslu Rahmat Bagdja, Ketua KPI Yuliandre Darwis, Anggota Dewan Pers Hendri ch Bangun, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis,  Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria, Ketua ATVSI Ishadi SK serta para Pemimpin Redaksi media televisi nasional dan lokal. (tim)

 

Sumber :  https://www.inews.id/news/nasional/ketua-umum-ijti-jika-quick-count-jam-1-siang-apa-yang-ditakutkan/499353