Info Aktual

Uploaded:


Elemen Pers Deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis



Jakarta.Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana menyambut baik terbentuknya Komite Keselamatan Jurnalis yang diinisiasi 9 elemen pers.

 

“Ini langkah yang maju, dengan adanya komite ini diharapkan kekerasan jurnalis saat menjalankan tugas bisa diminimalisir,” Kata Yadi dalam wawancara singkat di Jakarta, Sabtu, (6/4/2019).

 

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di gedung Dewan Pers Jakarta pada Jumat, 5 April 2019. Komite ini sebagai wujud dari kolaborasi bersama menangani kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis.

 

Komite Keselamatan Jurnalis diinisiasi dan beranggotakan antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

 

Secara khusus Komite ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan jurnalis dengan menyediakan skema pendanaan atau safety fund journalists. Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media agar tidak terulang kembali.

 

Sekalipun kebebasan pers tengah berjalan dengan baik, namun kekerasan tehadap jurnalis masih sering terjadi. Jika tidak ditangani secara serius maka akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

 

Mengacu pada Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Dengan peringkat yang sama dengan tahun lalu itu, maka posisi Indonesia berada di papan bawah. Dengan posisi ini, Indonesia memang masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat (133), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170), dan Vietnam (175). Namun Indonesia masih berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93.

 

Dalam pemeringkatan yang dilakukan Reporter Without Borders, ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi kebebasan pers sebuah negara. Masing-masing: iklim hukum, iklim politik, dan iklim ekonomi. Iklim hukum menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers. Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Termasuk dalam bagian ini adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

 

Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan AJI Indonesia dan IJTI, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. (tim)