Info Aktual

Uploaded:


RKUHP MENGANCAM KEBEBASAN PERS



Dir Eksekutif LPDS Hendrayana, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Ketua Umum AJI Abdul Manan, dalam FGD RKUHP Mengancam Kebebasan Pers, di Gd Dewan Pers



Jakarta. Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan pada akhir September menuai sorotan dari berbagai pihak terutama dari kalangan pengiat pers. Sejumlah pasal di dalam RKUHP dinilai mengancam kemerdekaan pers di tanah air.

 

Dalam diskusi terbatas yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers dan LPDS di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Rabu (11/09/19) diketahui setidaknya ada 10 pasal di dalam RKUHP yang mengancam kemerdekaan pers di tanah air. Ke 10 pasal tersebut diantaranya pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Termasuk apabila hal tersebut patut diduga bohong. Serta pasal yang mengatur tentang pemidanaan pelaku yang menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap. Tidak hanya itu pasal yang lain yakni penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta pembatasan kegiatan publikasi di ruang persidangan.

 

Jika ditelisik lebih dalam RKUHP justru tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air. Padahal jelas demokrasi dan kebebasan pers di tanah air tengah menjadi rujukan bagi banyak negara. Dan ini menjadi kebanggan tersendiri bagi bangsa.

 

“satu-satunya yang bisa kita banggakan adalah demokrasi dan kebebasan pers. RKUHP jika disahkan menunjukan anggota DPR sama saja tidak memiliki rasa nasionalisme, karena ikut menghilangkan salah satu kebanggan yang tengah dimiliki bangsa ini,” kata Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, dalam diskusi.

 

Agus menambahkan harus ada langkah Bersama dari berbagai pihak untuk mendesak DPR agar tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana, yang meminta agar pengesahan RKUHP menjadi undang-undang dikaji ulang. “Pasal-pasal yang mengacam kebebasan pers harus dihapuskan atau RKUHP tidak usah disahkan,” Kata Yadi.

 

Adapun sikap IJTI dalam menyikapi rencana penetapan RKUHP adalah sebagai berikut : 

 

1. Menolak pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang

 

2. Meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani RKUHP karena bertentangan dengan kebebasan pers di tanah air

 

3. Meminta DPR tidak memaksakan diri untuk mengesahkan RKUHP akhir bulan ini

 

4. RKUHP rawan digunakan oleh sejumlah pihak untuk mengkriminalisasi jurnalis dan pers

 

5. Sejumlah pasal dalam RKUHP tidak sejalan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kemerdekaan pers di tanah air

 

6. Demokrasi yang tengah tumbuh dan berkembang harus dijaga bersama dengan menjamin kebebasan pers serta kebebasan berekspresi bagi publik

 

Jakarta 11 September 2019

 

Pengurus Pusat

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

 

Yadi Hendriana/Ketua Umum

Indra Purnama Hadi/Sekjen