Info Aktual

Uploaded:


REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019 : KEBEBASAN PERS, DISRUPSI & TANTANGAN JURNALIS TV



Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana didampingi Ketua Dewan Pertimbangan IJTI Imam Wahyudi dan Dewan Pertimbangan IJTI Makroen Sanjaya, memberikan keterangan pers dalam Refleksi Akhir Tahun IJTI, di Dewan Pers, Senin (30/12/2019)



JAKARTA. Tahun 2019 merupakan tahun politik yang ditandai dengan pemilu legislatif dan presiden yang dilaksanakan secara bersamaan. Situasi ini membuat eskalasi politik sangat tinggi. Tak hanya itu ada sejumlah peristiwa besar seperti revisi KUHP serta isu SARA yang menimbulkan gejolak sosial terutama di tanah Papua. Situasi tersebut sangat kuat berimplikasi pada kebebasan pers serta keselamatan bagi para jurnalis TV di tanah air.

 

Kekerasan Jurnalis

Berdasarkan data dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) secara keseluruhan kasus kekerasan jurnalis sepanjang 2019 mencapai 53 kasus. Kasus ini terjadi pada jurnalis baik dari media elektornik, cetak dan online.

Secara keseluruhan kasus kekerasan pada jurnalis ada penurunan dibanding tahun lalu. Namun hal ini tetap menjadi peringatan yang harus diwaspadai bagi kebebasan pers di tanah air.

 

Tahun 2019 kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis televisi tergolong tinggi. Divisi Bidang Advokasi IJTI mencatat secara khusus ada 20 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis televisi di seluruh Indonesia. Kekerasan ini terjadi saat melakukan peliputan di berbagai daerah di tanah air yakni :

 

Jumlah Korban

Bulan

Tempat Kejadian

1 jurnalis TV

Februari

Aksi munajat 212, Monas, Jakarta

6 Jurnalis TV

Mei

Aksi 22 Mei di Bawaslu, Jakarta

2 Jurnalis TV

Agustus

Aksi Buruh di Senayan, Jakarta

4 Jurnalis TV

Agustus

Aksi Unjuk Rasa di Sorong, Papupa Barat

2 Jurnalis TV

September 

Unras Mahasiswa di Jakarta dan Unras di Makassar

2 Jurnalis TV

Desember

Balai Karantina Babel

3 Jurnalis TV

Desember

Rekonstruksi Tewasnya mahasiswa dalam unras di Kendari, Sultra

 

Pola kekerasan yang terjadi pada jurnalis TV sangat beragam, mulai dari kekerasan, intimidasi dan persekusi. Begitu juga dengan pelakunya mulai dari oknum aparat kepolisian, aparat pemerintahan, hingga warga sipil atau massa. 

 

Masih maraknya kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis menjadi catatan tersendiri serta ancaman serius bagi kebebesan pers di tanah air. IJTI mendorong agar kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius dari semua pihak terutama aparat penegak hukum, pemerintah serta elemen yang konsisten menjaga kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap jurnalis harus diselesaikan secara tuntas di ranah hukum.

 

Konsistensi IJTI PUSAT mengawal kebebasan pers

Eskalasi politik yang cukup tinggi di tahun 2019 juga diwarnai munculnya berbagai aturan yang berpotensi membelenggu kebebasan pers di tanah air. Yang paling mencolok adalah revisi KUHP. Dalam revisi ini terdapat  sejumlah pasal yang bertentangan dengan UU Pers sehingga menjadi ancaman bagi kebebasan pers di tanah air. IJTI secara konsisten dan tegas menolak revisi sejumlah pasal dalam KUHP yang mengancam kebebsan pers. Upaya yang dilakukan mulai menggalang dukungan dengan berbagai elemen pers hingga melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI. 

 

IJTI juga ikut menginisiasi terbentuknya Komite Keselamatan Jurnalis. Secara khusus Komite ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan jurnalis dengan menyediakan skema pendanaan atau safety fund journalists. Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media agar tidak terulang kembali.

 

Dalam kasus gugatan hukum terhadap Dewan Pers terkait aturan pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis oleh sejumlah organisasi yang mengatasnamakan pers, IJTI secara aktif ikut mengawal Dewan Pers diberbagai persidangan. Dalam putusannya gugatan terhadap Dewan Pers ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Di bidang kepenyiaran IJTI menyoroti RUU Kepenyiaran yang hingga kini tak kunjung selesai. Tarik ulur berbagai kepentingan serta tidak konsistennya legislator membuat penetapan RUU Kepenyiaran molor dari yang dijadwalkan. IJTI akan terus mendorong agar DPR segera menyelesaikan pengesahan RUU Kepenyiaran serta memastikan RUU Kepenyiaran memiliki semangat dan keberpihakan terhadap publik. Karena Indonesia sudah lama tertinggal dalam hal siaran digital, maka digitalisasi harus menjadi skala prioritas agar tercipta keberagaman media tv di Indonesia.   

 

Dalam pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), IJTI menjadi inisiator Penandatanganan Pakta Integritas para calon komisioner. Dari 9 komisioner yang terpilih 4 diantaranya merupakan komisioner yang telah menandatangani pakta integritas yang dibuat IJTI.

 

Jurnalisme Positif

Jurnalisme Positif menjadi salah satu prinsip yang terus digaungkan oleh IJTI. Dalam berbagai isu seperti isu SARA yang berpotensi menyulut gesekan sosial, IJTI terus mengedepankan jurnalisme positif agar pemberitaan di media TV tidak menimbulkan eskalasi konflik yang lebih tinggi.  IJTI terus memberikan pemahaman jurnalisme TV tidak semata-mata menyampaikan fakta saja. Namun juga harus memiliki pertimbangan yang tepat agar pemberitaan yang ditayangkan tidak memperburuk keadaan. Jurnalisme Positive yang digaungkan IJTI adalah produk jurnalistik yang tidak sekedar menyampaikan fakta persoalan namun juga ikut bertangungjawab memberikan solusi atas persoalan yang terjadi.  

 

Disrupsi dan New Media

Disrupsi media tengah melanda di berbagai negara di dunia. Di sejumlah negara di eropa sejumlah televisi terpaksa melakukan efisiensi karena tekanan situasi bisnis yang tidak menentu. Munculnya platform media baru telah merubah lanskap media baik di tanah air maupun di dunia. Informasi tidak semata-mata disajikan oleh media mainstream namun juga dipublikasikan oleh media sosial dan sejenisnya. Di era new media masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, namun juga bisa ikut memproduksi sekaligus menyebarkan informasi. Selain itu, masyarakat kian banyak mendapat pilihan dalam mengkonsumsi informasi. Jurnalis TV harus mampu beradaptasi dengan situasi ini. Meningkatkan kompetensi dan multi skill menjadi salah satu cara menghadapai arus perubahan di era disrupsi. IJTI terus melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi serta pelatihan multi skill bagi para jurnalis TV. Kegiatan dilakukan baik di DKI Jakarta maupun di berbagai daerah di tanah air.  

 

 

Jakarta 30 Desember 2019

 

Pengurus Pusat

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

 

Yadi Hendriana / Ketua Umum

Indria Purnama Hadi / Sekjen