Info Aktual

Uploaded:


Revisi UU Pers dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bahayakan Kebebasan Pers



Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya, didampingi Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Imam Wahyudi, Ketua Umum AJI, Abdul Manan dan Perwakilan LBH Pers Gading Yonggar Ditya, memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar jumpa pers bersama terkait revisi UU Pers melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa, (18/02/20).



Jakarta. Revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers melalui program Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai sorotan dari para insan pers.

 

Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Imam Wahyudi menilai revisi beberapa pasal dalam UU Pers terutama yang menyangkut sanksi perusahaan pers bisa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk upaya intervensi pemerintah terhadap kebebasan pers

 

“Kalo revisi UU Pers dalam RUU Cipta Kerja mengatur kewenangan pemerintah memberikan sanksi bagi perusahaan pers melalui PP, maka ini ancaman bagi kebebasan pers di tanah air. Kita mundur ke belakang dan kembali ke rezim otoritarian Orde Baru,” jelas Imam dalam jumpa pers bersama terkait revisi UU Pers yang diselenggrakan IJTI, AJI, dan LBH Pers, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, (18/02/2020)

 

Omnibus Law Cipta Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi. Karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus. Dalam draft RUU ini juga tertuang usulan revisi sejumlah satu pasal dalam UU Pers. Namun cilakanya proses pembuatan draft revisi tersebut tidak melibatkan serta meminta masukan kepada insan pers sebagai salah satu stakeholder.

 

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mencurigai ada niat buruk pemerintah sehingga penyusunan draft RUU Cita Kerja terkait revisi pasal UU Pers tidak melibatkan para insan pers.

 

“Draftnya disusun diam-diam dan tidak melibatkan pihak terkait yakni insan pers. Ini seperti sedang menyusun aturan untuk tujuan jahat terhadap kebebasan pers di tanah air,” terang Manan disela-sela jumpa pers.

 

Lebih lanjut Manan meminta pemerintah terbuka dan mengoreksi draft RUU Cipta Kerja terkait revisi UU Pers yang memungkinkan pemerintah memberi sanksi kepada perusahaan pers melalui Peraturan Pemerintah.

 

Sementara itu usai menggelar jumpa pers bersama Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya secara tegas menolak campur tangan pemerintah dalam kebebasan pers di tanah air. Sesuai mekanisme yang ada pers diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme selft regulatory.

 

“Ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tentang pers dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang merupakan produk pemerintah. Karena kebebasan pers tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” tutur Agung.

 

Dalam draft RUU Cipta Kerja ada dua pasal UU Pers yang akan direvisi yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah salah satu ayat dalam pasal 18 yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Ketentuan inilah yang dianggap sebagai siasat pemerintan untuk bisa kembali mengintervensi kebebasan pers seperti era orde baru.