Info Aktual

Uploaded:


REFLEKSI AKHIR TAHUN 2020 : ANCAMAN KEBEBASAN PERS DAN TANTANGAN JURNALISME POSITIF DI MASA PANDEMI



IJTI



Jakarta.Tahun 2020 menjadi tahun keperihatinan seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2020 menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian seluruh komponen bangsa. Kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi. Begitu juga dengan upaya membungkam kebebasan pers dan menyampaikan pendapat. Situasi semakin rumit karena bangsa ini juga dilanda pandemi. Pandemi covid-19 menjadi cobaan yang berat karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan berakhir.

 

Berikut beberapa catatan dalam refleksi akhir tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) : 

 

•          Ancaman Kebebasan Pers dan Berekspresi

 

Ancaman kebebasan pers tampak jelas melalui sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif. Salah satunya adalah revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers melalui program Omnibus Law. Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) menjadi salah satu organisasi profesi yang paling keras menentang upaya revisi ini. Hal itu dikarenakan revisi beberapa pasal dalam UU Pers disusun tanpa melibatkan para insan pers. Dalam revisi tersebut dimasukkan sanksi perusahaan pers yang bisa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Upaya – upaya seperti ini berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan pers melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

 

Selain Omnibus Law sejumlah pasal di KUHP juga menjadi polemik. Pasal tambahan yang dimasukan berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan berekspresi di tanah air. Pasal multitafsir diantaranya, terkait penghinaan terhadap pemerintah dan berita tidak pasti serta hasutan, sangat rawan digunakan sebagai alat kekuasan untuk membungkan kebebasan pers dan ekspresi.

 

Keberadaan pasal ini nyata menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan berekspresi. Jika kebebasan pers tidak bisa dijaga dengan baik maka akan rusaklah demokrasi di tanah air    

 

IJTI melakukan sejumlah upaya agar revisi terkait UU Pers melalui Omnibus Law tidak dilaksanakan. Diantaranya melalui lobby di DPR dan desakan ke berbagai pihak. IJTI menggalang petisi dengan berbagai organisasi pers untuk bersama sama menolak revisi UU Pers melalui Omnibus Law. Kemudian petisi yang digalang oleh Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana diserahkan kepada Ketua DPR RI saat itu Bambang Soesatyo. Pertemuan aliansi pers dengan Ketua DPR mendapat respon cukup baik.

 

Hingga akhirnya atas komitmen dan konsistensi IJTI beserta organisasi profesi pers lainya dalam menolak revisi UU Pers melalui Omnibus Law membuahkan hasil. Pasal yang direvisi dan berpotensi membungkan serta mengintervensi kemerdekaan pers akhirnya dianulir.

 

Proses yang sama juga dilakukan saat menolak terhadap pasal terkait kebebasan pers di KUHP. Berbagai upaya telah agar sejumlah pasal kontroversi di KUHP tidak disahkan menjadi UU. Namun upaya ini hingga saat ini belum membuahkan hasil. Ini menjadi PR di tahun baru agar pasal di KUHP yang menyangkut kebebasan pers bisa dibatalkan.

 

•          Kekerasan Terhadap Jurnalis

 

Sepanjang tahun 2020 diwarnai sejumlah kekerasan terhadap para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. Kekerasan ini terjadi di berbagai penjuru tanah air. Catatan IJTI ada lebih dari 25 kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis dari berbagai media baik televisi, cetak, online dan radio. Pelakunya beragam mulai dari individu, ormas, institusi swasta, hingga aparat penegak hukum. Modusnya juga beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga penyerangan di dunia maya. Kasus penyerangan di dunia maya menjadi kasus baru terkait kekerasan kepada jurnalis.

 

Kekerasan yang menimpa para jurnalis paling banyak terjadi saat meliput unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja. Sedikitnya ada 18 jurnalis yang mengalami kekerasan. Sebagian besar pelaku kekerasan adalah aparat kepolisian.

 

IJTI secara konsisten melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kekerasan yang kerap menimpa para jurnalis. Advokasi dan langkah hukum terus dilakukan. Beberapa kasus didorong diselesaikan secara hukum. Kendati proses hukum yang terkait anggota kepolisian cukup lambat.

 

Kekerasan terhadap jurnalis yang masih terjadi harus menjadi perhatian semua pihak. Angkanya mememang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun terus berulangnya kekerasan kepada para jurnalis menjadi catatan buruk bagi kebebasan pers di tanah air. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum belum sepenuhnya hadir melindungi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. Padahal Undang-Undang mengamanatkan kepada negara agar turut serta melindungi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya.

 

Kedepan IJTI terus mendorong agak semua pihak ikut hadir terutama negara memberikan jaminan dan rasa aman bagi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya.

 

•          IJTI dan Pandemi Covid-19

 

Pada pertengahan Maret 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dalam hitungan bulan wabah menyebar ke berbagai pelosok negeri. Jurnalis Televisi yang berperan menyampaikan informasi menjadi salah satu yang rentan terpapar virus ini. IJTI melakukan berbagai langkah agar jurnalis televisi tetap selamat dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi. Upaya yang dilakukan diantaranya menyusun panduan singkat terkait mitigasi peliputan pandemi bagi para jurnalis. IJTI bersama sejumlah institusi juga mengupayakan menyediakan sejumlah peralatan pelindung bagi para jurnalis yang bertugas. Tak hanya itu IJTI juga secara konsisten menyerukan dan mendorong perusahaan pers agar menjamin dan mengutamakan keselamatan para jurnalisnya.

 

•          Jurnalisme Positif

 

Jurnalisme Positif menjadi salah satu prinsip yang terus digaungkan oleh IJTI. Terlebih di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Jurnalis televisi harus mampu menyampaikan informsi yang mencerahkan dan membangun optimisme masyarakat agar terhindar serta bangkit dari krisis pandemi.

 

Jakarta, 31 Desember 2020

 

Pengurus Pusat

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

 

Yadi Hendriana / Ketua Umum

Indria Purnama Hadi / Sekjen


 















Pendaftaran LKJTV 2020