GORONTALO – Dewan Pers bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Uji Kompetensi Wartawan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, 2-3 Agustus. Uji Kompetensi Wartawan di Gorontalo diikuti 54 peserta.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengungkapkan dengan semakin banyaknya wartawan tersertifikasi, kompetensi jurnalis akan merata di seluruh Tanah Air, sehingga menghasilkan produk jurnalis yang lebih baik.
“Dalam teori pers libertarian yang menjamin kebebasan berekspresi, konsep pers berada dalam posisi free market place of ideas dan dikontrol dengan self righting process of truth. Artinya, pers tidak lagi dilarang mengritik pemerintah, tetapi dilarang untuk menyebarkan berita bohong, informasi fitnah, menghasut dan merugikan seseorang, termasuk di sini berita asusila. Dalam konsep ini, pers menjadi instrumen penting kontrol sosial dan sebagai alat yang mempertemukan,” papar Yadi saat membuka Uji Kompetensi Wartawan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, Selasa (02/08/2022).
Namun, self righting process of truth saja tidak cukup. “Dalam UU Pers No 40 tahun 1999 dan KEJ, konsep pers kita lebih kepada tanggung jawab sosial. Apa penyebabnya? Kebebasan yang kebablasan akan melahirkan penyimpangan. Konsep ini lebih mengedepankan persoalan etik dan tanggung jawab dalam kebebasan,” imbuh Yadi.
Dia mengingatkan pers dilarang memberitakan hoax, berita cabul, bohong, dan merugikan masyarakat. Pers memiliki kode etik jurnalistik, diberi kebebasan tapi harus bertanggungjawab.
“Tantangan pers saat ini adalah kemerdekaan pers. Ini sangat berhubungan dengan uji kompetensi wartawan. Freedom of press lahir krena kualitas pers yang baik, mari kita sama-sama membuat pers kita lebih baik lagi, sehingga semakin memanfaat bagi masyarakat,” imbuh Yadi.
Wali Kota Gotontalo Marten Taha yang hadir. dalam pembukaan Uji Kompetensi Wartawan, mengapresiasi kegiatan yang digelar di Gorontalo ini.
“Kami sangat mendukung uji kompetensi wartawan dan karena wartawan baik koran, televisi, online atau radio harus memiliki kompetensi karena berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat,” ujar Marten.
Marten menambahkan, “Kontribusi wartawan, kontribusi media kepada kami, tak ternilai. Pers menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat Harus diingat pers adalah pilar keempat dalam pembangunan politik di Indonesia.”
Marten mengingatkan, agar dalam menjalankan tugasnya wartawan selalu
melakukan check-recheck dan cross-check.***
Discussion about this post